KKP Jelaskan Strategi Publikasi Program Kelautan, RANS Ungkap Capaian Kampanye Digital

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan pentingnya pemanfaatan media digital dan kreator konten untuk memperluas penyebaran informasi program prioritas pemerintah. Strategi komunikasi tersebut ditujukan agar masyarakat semakin mengenal potensi kelautan, pengembangan industri perikanan, serta pembangunan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam keterangan resmi pada Rabu (11/11/2026), KKP menyampaikan bahwa publikasi kebijakan dan capaian pembangunan merupakan bagian dari tugas komunikasi publik kementerian. Pemilihan mitra publikasi mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, serta persebaran pengguna di berbagai wilayah Indonesia. Selain media sosial, KKP juga memanfaatkan media cetak, televisi, dan berbagai saluran komunikasi lainnya.

Salah satu implementasinya dilakukan melalui kerja sama produksi konten bersama RANS Entertainment yang melibatkan kelompok kreator The Dudas-1. Materi edukasi yang diproduksi memperkenalkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan industri garam di Rote Ndao, hingga fasilitas penyimpanan hasil perikanan dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkenalkan program pembangunan sektor kelautan melalui konten yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, dalam klarifikasi tertanggal 10 November 2026, menjelaskan bahwa total nilai kerja sama Rp14.696.955.002 merupakan gabungan kegiatan promosi kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,79 miliar. Menurut perusahaan, kontrak tersebut tidak hanya mencakup publikasi media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran kreator, dan kegiatan promosi lainnya. RANS melaporkan lebih dari 150 keluaran kampanye dengan akumulasi lebih dari 52,6 juta tayangan digital.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Rabu (11/11/2026) menjelaskan bahwa promosi museum melalui figur publik merupakan praktik yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat kunjungan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan promosi kebudayaan yang berlangsung pada 2024 dilaksanakan sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024.

Di sisi pengawasan, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan perlunya evaluasi proses pengadaan oleh kementerian terkait, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan setiap belanja komunikasi pemerintah memenuhi ketentuan, memiliki keluaran terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemanfaatan media digital untuk menyampaikan program pembangunan tetap berjalan seiring dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran negara.